Menurut keterangan S, dirinya baru menerima bantuan sebesar Rp1.800.000. Ia mempertanyakan penyaluran bantuan tersebut karena menilai masih ada hak masyarakat yang perlu dipastikan kejelasannya.
Keluhan tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai realisasi penyaluran BLT tahun anggaran 2026, termasuk apakah seluruh bantuan yang telah dianggarkan sudah disalurkan kepada penerima yang berhak.
Pada Senin, 19 Oktober 2026, tim media berupaya mengonfirmasi persoalan tersebut kepada Kepala Desa Sidodadi, Yanto. Namun, berdasarkan keterangan istrinya, yang bersangkutan sedang tidak berada di rumah dan disebut setiap hari pergi ke kebun.
Tim media kemudian menemui salah satu perangkat desa yang menjabat sebagai bendahara, yakni Dwi, untuk meminta penjelasan terkait keluhan masyarakat tersebut.
Dalam keterangannya, Dwi menyampaikan bahwa penyaluran BLT tahap pertama tahun 2026 telah dilaksanakan dan pembagiannya berlangsung di rumah kepala desa.
Namun, ketika ditanya mengenai penyaluran tahap kedua, Dwi mengaku tidak ingat apakah bantuan tersebut sudah dibagikan atau belum.
“Kalau untuk tahap dua, saya lupa sudah dibagikan atau belum. Langsung temui saja kepala desanya,” ujar Dwi, sebagaimana disampaikan kepada tim media.
menurut keterangan bendahara desa sangat yang tidak masuk akal.bisa lupa
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian administrasi dan realisasi penyaluran bantuan kepada masyarakat. Pasalnya, informasi mengenai tahapan penyaluran bantuan sosial yang menggunakan anggaran pemerintah semestinya dapat ditelusuri melalui dokumen administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang tersedia.
Meski demikian, belum dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam penyaluran BLT Desa Sidodadi. Diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen anggaran, daftar penerima manfaat, bukti penyaluran, serta keterangan resmi dari pemerintah desa untuk memastikan duduk persoalan yang sebenarnya.
Warga Minta Inspektorat dan APH Lakukan Pemeriksaan
Menanggapi persoalan tersebut, warga Desa Sidodadi berharap pemerintah daerah dan aparat terkait memberikan perhatian serius terhadap keluhan masyarakat.
Warga meminta Inspektorat Kabupaten OKU Selatan serta aparat penegak hukum (APH), termasuk Kejaksaan Negeri OKU Selatan, untuk menindaklanjuti pemberitaan tersebut sesuai kewenangan masing-masing apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Masyarakat juga berharap adanya pemeriksaan yang transparan agar status penyaluran BLT tahun 2026 dapat diketahui secara jelas, termasuk jumlah anggaran yang dialokasikan, jumlah penerima manfaat, serta realisasi bantuan yang telah disalurkan.
Bagi masyarakat penerima manfaat, kepastian mengenai penyaluran bantuan sangat penting karena dana tersebut ditujukan untuk membantu warga yang memenuhi kriteria sebagai penerima.
Menunggu Klarifikasi Kepala Desa
Hingga berita ini ditayangkan, tim media belum memperoleh keterangan langsung dari Kepala Desa Sidodadi, Yanto, mengenai keluhan warga maupun kepastian penyaluran BLT tahap kedua tahun 2026.
Penulis :Anton
Editor; Rendi

