Menurut informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber terpercaya, nilai anggaran yang tercatat jauh lebih besar dibandingkan dengan hasil pekerjaan di lapangan. Sumur bor yang dibangun, misalnya, dinilai tidak sesuai standar dan tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
"Airnya kecil dan tidak stabil. Kalau melihat anggaran yang katanya besar, seharusnya kualitasnya jauh lebih baik," ujar salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Program ketahanan pangan yang dijalankan juga dianggap tidak transparan. Beberapa warga bahkan mengaku tidak mengetahui secara pasti bentuk kegiatannya, meskipun anggaran untuk program tersebut tercatat cukup besar.
“Programnya memang ada, tapi kami tidak tahu pasti realisasinya seperti apa. Terasa janggal saja kalau melihat hasilnya di lapangan,” tambah sumber lainnya.
Pihak desa hingga kini belum memberikan penjelasan resmi terkait dugaan mark-up tersebut. Masyarakat berharap ada audit dari instansi terkait agar penggunaan dana desa benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.(Red)
Posting Komentar